
Teknologi.id - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengeluarkan memorandum yang mengusulkan penerapan tarif impor terhadap negara-negara yang menerapkan pajak layanan digital (DST) kepada perusahaan teknologi AS seperti Google, Meta, dan Netflix.
Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan nasional AS dari regulasi pajak yang dianggap anti-persaingan.
Latar Belakang Penerapan Tarif
Pajak layanan digital (DST) diperkenalkan oleh beberapa negara untuk mengalihkan keuntungan dari pendapatan yang dihasilkan perusahaan teknologi global ke yurisdiksi tempat layanan dikonsumsi.
Namun, pemerintahan Trump menentang kebijakan ini dengan alasan bahwa pajak tersebut merugikan perusahaan dan pekerja AS.
Trump menegaskan bahwa AS tidak akan membiarkan bisnis dan ekonominya menopang ekonomi negara lain melalui pajak yang dinilai tidak adil.
Pemerintah AS, melalui Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), akan mengusulkan tindakan pembalasan berupa tarif impor terhadap negara-negara yang mengenakan DST.
Baca juga: Donald Trump dan Elon Musk Tutup USAID, Bill Gates Peringatkan Kematian Massal!
Sikap AS terhadap Pajak Digital
Penolakan terhadap DST bukanlah hal baru dalam kebijakan pemerintahan AS.
Sebelumnya, pemerintahan Biden juga menganggap DST sebagai pajak yang tidak proporsional terhadap perusahaan AS dan pernah mengancam akan mengenakan tarif hingga 25%.
Beberapa negara seperti Inggris, Eropa, dan India akhirnya mencabut pajak tersebut untuk menghindari dampak ekonomi yang lebih luas.
Trump ingin memastikan bahwa hanya AS yang memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak terhadap perusahaan teknologinya sendiri.
Namun, ironisnya, AS sendiri mengalami kesulitan dalam menagih pajak dari perusahaan teknologi akibat skema penghindaran pajak global yang dirancang oleh OECD.
Dampak Pajak Digital bagi Perusahaan Teknologi
Netflix sering menjadi contoh kasus dalam perdebatan ini.
Banyak pelanggan globalnya membayar langganan melalui entitas yang berbasis di Belanda, yang memungkinkan perusahaan ini membayar pajak dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan jika mereka dikenakan pajak di negara tempat layanan dikonsumsi.
Pemerintah berbagai negara berargumen bahwa praktik ini merugikan perekonomian lokal dan menciptakan persaingan yang tidak adil.
Potensi Dampak Ekonomi dan Politik
Langkah Trump ini bisa memicu ketegangan dagang antara AS dan negara-negara yang menerapkan DST.
Selain itu, pemerintahan Trump juga berencana meninjau kebijakan di Uni Eropa dan Inggris yang dianggap memberikan insentif bagi perusahaan teknologi AS untuk mengembangkan produk yang dapat membatasi kebebasan berpendapat.
Meski memorandum ini belum menentukan batas waktu pemberlakuan tarif, kebijakan ini mencerminkan komitmen Trump dalam melindungi kepentingan bisnis AS dan mempertahankan dominasinya di sektor teknologi global.
Baca juga: Akui Kepintaran Elon Musk! Donald Trump Kesulitan Cari Orang Lebih Pintar
Dengan ancaman tarif terhadap negara-negara yang menerapkan pajak layanan digital, Trump berusaha melindungi perusahaan teknologi AS dari regulasi pajak asing yang dianggap merugikan.
Kebijakan ini berpotensi memicu konflik perdagangan, tetapi juga menunjukkan tekad AS dalam mempertahankan kepentingan ekonominya di tengah persaingan global.
Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.
(uzk)
Tinggalkan Komentar