Download Teknologi App
Teknologi.id - Isu pemblokiran PUBG kembali memanas di Indonesia setelah game battle royale populer itu dikaitkan dengan insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat, 7 November 2025. Pemerintah menilai game ini berpotensi memicu tindakan kekerasan pelaku. Namun, Korea Selatan—negara asal pengembang PUBG, Krafton—menegaskan tidak ada bukti hubungan langsung antara game dan insiden tersebut.
Korea Selatan Bantah PUBG Terkait Ledakan SMA 72
Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan (MCST) menyampaikan bahwa hubungan antara bom rakitan dan PUBG tidak didukung fakta. Pejabat MCST menjelaskan akan memberikan respons resmi setelah proses verifikasi melalui kedutaan dan Kementerian Luar Negeri mereka.
Baca juga: Geger Ledakan SMAN 72 Jakarta, Pemerintah Pertimbangkan Batasi Game PUBG & Sejenisnya
Pemerintah Korea juga menyiapkan komunikasi diplomatik dengan Indonesia untuk meluruskan isu ini. Opsi komunikasi sedang dipertimbangkan, termasuk penjelasan resmi mengenai posisi mereka terhadap PUBG yang sedang disorot.
Sikap Indonesia yang mempertimbangkan pembatasan PUBG dinilai bertolak belakang dengan arah kebijakan Korea Selatan yang justru mendorong industri game sebagai sektor ekonomi kreatif. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, sebelumnya menegaskan bahwa “game bukanlah hal yang adiktif” dan pemerintah tidak akan menekan industri game secara berlebihan.
Respons Pemerintah Indonesia: Ada Wacana Pembatasan Game Online
Wacana pembatasan game online seperti PUBG mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut game ini memiliki unsur kekerasan yang mudah dipelajari anak-anak. Ia menilai game semacam ini dapat membentuk persepsi bahwa kekerasan adalah hal yang wajar.
Prasetyo juga mengisyaratkan bahwa Presiden Prabowo mempertimbangkan langkah-langkah pembatasan untuk melindungi generasi muda dari potensi pengaruh negatif game online.
Namun Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah apa pun sebelum hasil penyelidikan aparat penegak hukum dirilis. Staf Ahli Sosial Ekonomi dan Budaya Komdigi, Raden Wijaya Kusumawardhana, menyebut pihaknya masih menunggu arahan resmi Presiden sebelum bertindak.
Ia juga menjelaskan bahwa Komdigi sudah memiliki Direktorat Jenderal Ekosistem Digital yang berwenang mengurus kebijakan terkait game online.
Baca juga: Indonesia Pecahkan Rekor! Durasi Main Game Mobile Terlama di Dunia
Berk peluang Jadi Sengketa Diplomatik Baru
Perbedaan sikap Indonesia dan Korea Selatan terkait isu PUBG berpotensi memicu ketegangan baru di ranah diplomatik, terutama karena Korea Selatan secara agresif mendorong pertumbuhan industri game nasional. Sementara Indonesia tengah mempertimbangkan pembatasan karena kekhawatiran dampak terhadap anak-anak.
Meski begitu, kedua negara masih menempuh jalur komunikasi resmi untuk mencari penyelesaian yang tepat.
Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.
(dwk)
Tinggalkan Komentar