Download Teknologi App
Teknologi.id - Pemerintah Indonesia tengah menyusun paket kebijakan di sektor digital sebagai langkah strategis menghadapi kebijakan tarif baru yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut paket tersebut akan digunakan dalam proses negosiasi perdagangan antara kedua negara.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan kebijakan yang sedang dikaji mencakup relaksasi aturan pada sejumlah sektor penting, yakni Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), data center, aliran data lintas negara (free flow data), serta kabel bawah laut (subsea cable).
“Tentu kita akan lihat dulu [wacana relaksasi]. Tetap kita kaji, jadi tim kami sekarang sedang mengkaji mana (industri) yang bisa relaksasi,” ujar Meutya dikutip dari Bisnis Indonesia, Jumat (11/4).
Baca juga: Trump Batal Naikkan Tarif Impor Smartphone, Laptop, dan Alat Elektronik dari China
TKDN Akan Dibuat Lebih Fleksibel
Meutya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar kebijakan TKDN disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan global. Pemerintah tidak akan menurunkan standar TKDN, namun akan memberikan ruang fleksibilitas.
"Soal TKDN, pada dasarnya kita tidak menurunkan, tetapi instruksi Presiden agar TDKN fleksibel. Itu mungkin yang paling cepat dilakukan saat ini," ujarnya.
Di sektor data center, pemerintah menerima masukan dari para investor mengenai perlunya revisi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019. Regulasi tersebut mewajibkan penyelenggara sistem elektronik lingkup publik untuk menyimpan data di dalam negeri, namun terdapat kelonggaran jika infrastruktur belum tersedia.
Meutya mengatakan para investor mendorong adanya penyesuaian agar Indonesia lebih kompetitif, terutama dibandingkan negara tetangga.
“Ini bukan hanya karena permintaan dari perusahaan Amerika saja, tapi kita melihat supaya kita juga kompetitif. Data center yang sekarang, kita ada agak di belakang negara tetangga,” kata Meutya.
Isu lain yang juga menjadi perhatian adalah proses perizinan dan pertukaran data lintas negara atau cross-country data.
Baca juga: Masih Berlanjut, Trump Naikkan Lagi Tarif untuk China Jadi 145 Persen
Pembahasan Free Flow Data dan Subsea Cable
Isu free flow data with trust (DFFT), yang mendorong pertukaran data lintas batas tanpa hambatan namun tetap menjaga kepercayaan terhadap privasi dan keamanan, akan dibawa dalam negosiasi lanjutan terkait tarif perdagangan.
"Free flow data merupakan salah satu yang akan dibawa dalam pembicaraan terkait tarif impor," ujar Meutya.
Pemerintah juga sedang mempertimbangkan relaksasi aturan pada sektor kabel bawah laut (subsea cable). Rancangan kebijakan baru untuk subsea cable saat ini telah dikomunikasikan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Subsea cable merupakan infrastruktur penting untuk konektivitas digital global. Di Indonesia, sejumlah perusahaan seperti PLN, Telkom, dan Indosat terlibat dalam pembangunan jaringan kabel laut. Namun, kendala teknis seperti kerusakan akibat aktivitas rumpon masih sering terjadi.
Meski usulan kebijakan telah dirumuskan, Meutya menegaskan bahwa semuanya masih dalam proses kajian. Pemerintah berencana membawa sejumlah opsi tersebut dalam pertemuan lanjutan dengan Amerika Serikat yang dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.
“Karena rencananya kan mungkin 17 April ada pembicaraan lagi dengan pihak Amerika Serikat,” ungkapnya
Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.
(dwk)
Tinggalkan Komentar