Download Teknologi App
Teknologi.id - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, sedang membahas kemungkinan relokasi sementara sekitar dua juta warga Palestina dari Gaza ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Rencana ini diusulkan oleh tim transisi Trump sebagai bagian dari solusi untuk mencegah ketegangan di wilayah tersebut.
Menurut laporan NBC News, rencana ini bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warga Gaza sambil menjaga stabilitas kawasan.
Baca juga: Resmi! Israel dan Hamas Sepakat Gencatan Senjata Permanen di Gaza
Peran Utusan Timur Tengah Trump
Steve Witkoff, utusan Trump untuk Timur Tengah, dijadwalkan mengunjungi Jalur Gaza guna memastikan pelaksanaan gencatan senjata antara Israel dan Hamas tetap berjalan.
"Steve Witkoff direncanakan akan tinggal di wilayah tersebut selama beberapa minggu atau bulan untuk menangani masalah yang muncul di lapangan," ujar seorang pejabat dari tim transisi Trump dalam wawancara dengan NBC News.
Salah satu langkah yang dibahas adalah relokasi warga Gaza ke negara-negara tertentu untuk sementara waktu. Pejabat tersebut menyatakan bahwa langkah ini bertujuan memberi warga Gaza harapan dan memperbaiki kualitas hidup mereka.
"Jika kita tidak membantu mereka untuk hidup lebih baik, pemberontakan besar kemungkinan akan terjadi," tambah pejabat itu.
Baca juga: Fakta-fakta di Balik Kesepakatan Gencatan Senjata Israel dan Hamas di Gaza
Indonesia Sebagai Salah Satu Tujuan Relokasi
Dalam laporan NBC News, Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang sedang dipertimbangkan sebagai lokasi relokasi sementara.
"Indonesia, misalnya, menjadi salah satu opsi yang sedang dibahas," kata pejabat itu.
Namun, gagasan ini menuai kontroversi, terutama di kalangan warga Palestina dan dunia Arab. Banyak yang menganggap langkah ini sebagai strategi untuk memaksa warga Gaza meninggalkan tanah mereka secara permanen.
Media Israel, The Times of Israel, juga menyoroti rencana ini dengan artikel berjudul: "Tim Trump Mempertimbangkan Relokasi Warga Gaza Sebagai Bagian dari Rekonstruksi Pasca-perang".
Tanggapan dari Pemerintah Indonesia
Menanggapi laporan tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia menyatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi terkait rencana relokasi ini.
"Pemerintah Indonesia tidak pernah mendapatkan informasi atau komunikasi apa pun mengenai hal ini," kata Juru Bicara Kemlu, Rolliansyah Soemirat, kepada wartawan.
(dwk)
Tinggalkan Komentar