Prabowo Segera Resmikan Danantara untuk Kelola Investasi, Ini Ragam Reaksi Netizen

Teknologi.id - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari.

Peresmian Danantara bertujuan untuk menjadi dana kekayaan negara yang mengelola berbagai aset strategis Indonesia guna mendukung investasi dalam proyek-proyek berkelanjutan. Beberapa sektor utama yang akan menjadi fokus Danantara meliputi energi terbarukan, manufaktur canggih, serta produksi pangan.

Dalam operasinya, Danantara akan mengintegrasikan dan mengoptimalkan aset dari sejumlah BUMN besar, termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID. Dengan total nilai aset yang dikelola diperkirakan melampaui USD 900 miliar atau sekitar Rp14.715 triliun, badan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi strategis yang berkelanjutan.

Namun, sejak diumumkan, kehadiran Danantara memicu perdebatan sengit di media sosial. Beberapa pihak mendukung inisiatif ini, sementara yang lain mengkhawatirkan aspek transparansi dan pengawasannya.

Baca juga: Tagar #KaburAjaDulu Ramai Digaungkan di Medsos, Ini Ragam Tanggapan Pemerintah

Dukungan

Sejumlah pengguna media sosial melihat Danantara sebagai langkah besar dalam memperkuat ekonomi nasional, terutama jika transparansi dan tata kelola yang baik diterapkan.

"Danantara bagus tapi ada beberapa hal yg bikin ga sreg di luar non audit-able, salah satunya menggunakan uang negara dg jumlah masif—bukan modal dr BUMN yg di bawah holding. Dan steering committee nya tidak melibatkan kemenkeu selaku pengelola duit pajak yg diinjek ke danantara," ujar @symbian_000.

Ada pula yang menyoroti bahwa konsep Danantara mirip dengan strategi pembangunan ekonomi yang telah sukses diterapkan di negara lain.

"DANANTARA ini programnya Sumitro, bapaknya Prabowo. Sekitar 1-5% laba BUMN dikelola oleh DANANTARA, terinspirasi dari model Deng Xiaoping, yang berhasil membangun Tiongkok menjadi seperti sekarang," kata @hnirankara.

"Danantara ini mungkin terinspirasi dari Temasek Holdings di Singapura. It's okay asalkan transparansi jelas mulai dari laporan tahunan, audit, serta STRUKTUR TATA KELOLA INDEPENDEN mirip Bank Indonesia (tidak ada intervensi langsung dari pemerintah), dan itu harus ada UU nya," ujar @heyrazni.

Kekhawatiran

Di sisi lain, beberapa warganet menyoroti kekhawatiran mengenai sistem pengelolaan dan pengawasan Danantara. Salah satu perhatian utama adalah tidak adanya keterlibatan KPK dan BPK dalam mengawasi badan ini, meskipun dana yang dikelola berasal dari efisiensi APBN.

"Masalahnya bukan cuma pengelolanya yg bukan ahli dibidangnya, tapi sistemnya tidak diawasi KPK dan BPK padahal dana yg digunakan hasil efisiensi APBN, dua lembaga tersebut tidak punya kewenangan sama sekali untuk mengawasi makanya danantara kebal hukum," ungkap @blairwalxdorf.

Sebagian juga menyarankan agar pendanaan awal Danantara berasal dari aset sitaan hasil korupsi, bukan langsung menggunakan dana negara.

"Danantara itu alangkah baiknya modalnya diambilkan dari duit sitaan para maling kelas kakap dulu. Seadanya saja dapetnya berapa. Sekalian uji coba para pejabatnya, bonafit apa tidak. Kalau profit baru pakai duit negara beneran. Mosok negara mikirnya kalah sama pialang...," ujar @TheCurut007.

Di sisi lain, ada pula yang mengkritik risiko besar jika investasi Danantara merugi, karena dana yang sebelumnya bisa masuk ke APBN akan digunakan untuk skema investasi yang belum tentu memberikan hasil optimal.

"Yang jadi problem itu ya karena emang duit besar dan auditnya dipertanyakan, okelah ga pake uang nasabah langsung tapi pake dividen BUMN dan banknya, kalo rugi juga parah karena tadinya bisa masuk APBN sekarang duitnya sebagian 'diputer' dulu?" kata @nvsblekn19ht.

Baca juga: Tagar #IndonesiaGelap Trending, Mahasiswa Gelar Aksi Demo Gaungkan 13 Tuntutan

Peluncuran Danantara menandai langkah besar dalam pengelolaan aset negara untuk investasi strategis. Meskipun banyak yang optimis terhadap potensinya, kekhawatiran mengenai transparansi, pengelolaan, dan mekanisme pengawasannya masih menjadi perdebatan publik.

Bagaimana nasib Danantara ke depan? Apakah ini akan menjadi tonggak kebangkitan ekonomi Indonesia atau justru menimbulkan polemik baru? Yang jelas, wacana mengenai badan investasi ini masih jauh dari kata usai.

(dwk)