Download Teknologi App
Teknologi.id - Jagat media sosial tengah dihebohkan dengan munculnya tagar #KaburAjaDulu, yang mencerminkan keresahan sebagian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Banyak netizen menganggap kebijakan yang diterapkan kurang berpihak pada rakyat, terutama terkait pemangkasan anggaran.
Viralnya tagar ini memicu respons dari berbagai pihak, termasuk pejabat di Kabinet Merah Putih serta anggota legislatif. Beberapa di antaranya menilai tren ini sebagai kritik yang perlu diperhatikan, sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk ketidakpatriotisan.
Menaker: Pemerintah Harus Ciptakan Peluang Kerja Lebih Baik
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai tren #KaburAjaDulu sebagai sinyal bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan ketenagakerjaan. Ia menyebut fenomena ini sebagai tantangan yang harus dijawab dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas.
“Ini tantangan buat kami kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah create better jobs (ciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik), itu yang kemudian menjadi catatan kami,” ujar Yassierli saat ditemui di Istana Kepresidenan, Senin, 17 Februari 2025.
Ia juga menegaskan bahwa meskipun banyak peluang kerja di luar negeri, yang terpenting adalah bagaimana tenaga kerja Indonesia bisa mengembangkan diri dan kembali untuk membangun negeri.
Baca juga: Tagar #IndonesiaGelap Trending, Mahasiswa Gelar Aksi Demo Gaungkan 13 Tuntutan
Menteri ATR: Sikap Tidak Patriotik
Pendapat berbeda disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid. Menurutnya, tren ini menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat.
“Kalau ada (tagar) Kabur Aja Dulu, itu kan dia ini warga negara Indonesia apa tidak? Kalau kita ini patriotik sejati, kalau memang ada masalah kita selesaikan bersama,” kata Nusron setelah memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.
Ia menekankan bahwa meninggalkan Indonesia bukanlah solusi atas berbagai permasalahan yang ada. Pemerintah, menurutnya, selalu terbuka untuk berdialog dan menerima masukan dari masyarakat.
BKKBN: Tidak Berdampak Signifikan pada Populasi
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa tren #KaburAjaDulu tidak akan berdampak besar pada jumlah populasi Indonesia.
Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Budi Setiyono menilai bahwa migrasi ke luar negeri bukan perkara mudah dan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat tertentu.
“Saya kira tidak sampai sejauh itu, kecil kemungkinan untuk jadi ancaman penurunan populasi. Migrasi ke negara lain secara besar-besaran bukan suatu perkara mudah, karena hanya orang yang mempunyai kualifikasi tertentu yang dibutuhkan suatu negara untuk bisa mendaftar visa kunjungan atau menjadi permanent resident (penduduk tetap) di suatu negara,” kata Budi ketika dihubungi melalui pesan pendek di Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.
Ia juga menekankan bahwa tren ini bisa menjadi peluang untuk memperluas jejaring diaspora Indonesia, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi negara.
Menteri P2MI: Tingkatkan Keterampilan Sebelum Pergi
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding melihat fenomena ini dari sudut pandang positif. Menurutnya, bekerja di luar negeri adalah kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan, asalkan dilakukan dengan persiapan yang matang.
“Dengan catatan, masyarakat yang mempunyai keinginan (bekerja ke luar negeri), terlebih dahulu meningkatkan keterampilan dan kemampuannya,” ujar Karding di Jakarta, Senin, 17 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Baca juga: Deddy Corbuzier Diangkat Jadi Staf Khusus Menhan, Netizen Heboh
PCO: Pemerintah Tidak Menghalangi Warga Merantau
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang warga Indonesia untuk bekerja atau menetap di luar negeri.
“Harus taat prosedur, supaya tidak jadi pendatang haram. Kalau orang mau merantau, tidak boleh dilarang,” kata Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.
Ia juga menilai bahwa merantau bisa menjadi langkah baik bagi individu yang memiliki keterampilan dan kesiapan yang memadai.
Wamenaker: Kalau Pergi, Jangan Kembali
Pernyataan paling kontroversial datang dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan. Ia tampak tidak terlalu ambil pusing dengan viralnya #KaburAjaDulu dan bahkan memberikan tanggapan yang cukup tajam.
“Hashtag-hashtag, enggak apa-apa lah, masak hashtag kami peduliin,” ucap dia ketika ditemui di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.
Bahkan, ia secara terang-terangan menyarankan agar warga yang sudah memilih meninggalkan Indonesia tidak perlu kembali lagi.
“Mau kabur, kabur aja lah. Kalau perlu jangan balik lagi,” ujar Immanuel.
Baca juga: Prabowo Bakal Luncurkan Sistem Canggih untuk Tracking Transaksi Masyarakat
Fenomena #KaburAjaDulu mencerminkan ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap kondisi dalam negeri, terutama terkait kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan. Beberapa pejabat pemerintah menanggapi tren ini sebagai tantangan untuk berbenah, sementara yang lain justru memberikan pernyataan yang memicu kontroversi.
Apakah ini hanya tren sesaat atau benar-benar mencerminkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia? Yang jelas, diskusi tentang #KaburAjaDulu masih terus berlanjut di ruang publik.
Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News
(dwk)
Tinggalkan Komentar