Tagar #IndonesiaGelap Trending, Mahasiswa Gelar Aksi Demo Gaungkan 13 Tuntutan

Teknologi.id - Tagar #IndonesiaGelap masih menjadi trending topic di platform media sosial X hingga Selasa pagi ini, 18 Februari 2025.

Unggahan dengan tagar ini terus bermunculan, menandakan keresahan publik terhadap kondisi yang dianggap semakin memprihatinkan.

Apa Itu #IndonesiaGelap?

Tagar #IndonesiaGelap muncul sebagai bentuk kritik dari netizen terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Banyak pengguna media sosial yang menggunakan tagar ini untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap berbagai keputusan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

Baca juga: Deddy Corbuzier Diangkat Jadi Staf Khusus Menhan, Netizen Heboh

Sejumlah akun di X menyampaikan kritik tajam terhadap situasi yang mereka anggap semakin menyulitkan kehidupan masyarakat. Salah satunya akun @amnesty**** yang menuliskan:

"#IndonesiaGelap: habis gelap, terbitlah perlawanan! Saat kondisi hidup layak yang seharusnya menjadi hak kita justru semakin sulit, kita berhak mengingatkan negara akan tanggung jawabnya!"

Sementara itu, akun @BEM_FHUI menambahkan:

"Ketika masa depan bangsa diliputi kegelapan akibat kebijakan yang tidak memihak rakyat, maka diam bukan pilihan! #IndonesiaGelap"

Demonstrasi Mahasiswa di Berbagai Daerah

Tidak hanya ramai di media sosial, protes terhadap kebijakan pemerintah juga terjadi di dunia nyata. Mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan dalam aksi "Indonesia Gelap", menyuarakan kekecewaan mereka atas kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dianggap memburuk.

Koordinator BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), Satria Naufal, menjelaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk ekspresi keresahan rakyat terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak memberikan solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

"Bagi kami, 'Indonesia Gelap' adalah simbol dari ketidakpuasan rakyat terhadap kondisi yang semakin memburuk," ujarnya.

Menurutnya, berbagai keputusan pemerintah belakangan ini menunjukkan kecenderungan mengabaikan aspirasi publik, sehingga memicu gelombang protes di berbagai daerah.

Baca juga: Film Dirty Vote Jadi Trending Topic di X, Netizen Penasaran Ramai-ramai Nonton

Gelombang Aksi di Sejumlah Kota

Berdasarkan informasi dari akun resmi @bemsi.official, aksi "Indonesia Gelap" digelar serentak di berbagai wilayah, termasuk Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.

Di Jakarta, aksi berlangsung di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, hingga Senin malam. Demonstrasi ini sempat memanas, dengan adanya pelemparan botol plastik, kayu, serta aksi bakar ban. Aparat kepolisian sempat meminta massa membubarkan diri pada pukul 18.00 WIB, namun imbauan tersebut tidak dihiraukan oleh para peserta aksi.

Sementara itu, di Surabaya, gabungan mahasiswa menggelar protes di depan gedung DPRD Jawa Timur. Mereka membawa keranda berwarna hitam bertuliskan "Indonesia Gelap", yang kemudian dibakar sebagai bentuk simbolis atas kekecewaan mereka terhadap kondisi negara.

Aksi Protes Berlanjut

Gerakan "Indonesia Gelap" yang dipelopori oleh BEM SI dan Koalisi Masyarakat Sipil diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga 18 atau 19 Februari 2025. Para demonstran berencana terus menyuarakan aspirasi mereka hingga pemerintah memberikan tanggapan atas tuntutan yang disampaikan.

Aksi ini menjadi bukti bahwa di era digital, suara rakyat tidak hanya terdengar di jalanan, tetapi juga menggema melalui media sosial. #IndonesiaGelap bukan sekadar tagar, melainkan refleksi dari kegelisahan banyak orang terhadap kondisi bangsa saat ini.

Baca juga: Prabowo Bakal Luncurkan Sistem Canggih untuk Tracking Transaksi Masyarakat

13 Poin Tuntutan Mahasiswa

Mahasiswa seluruh Indonesia yang menggelar aksi demo Indonesia Gelap menyuarakan sebanyak 13 poin tuntutan kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Semua itu terangkum dalam 13 poin tuntutan, yakni:

1. Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

2. Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Menurut mereka Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.

3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.
recommended by

4. Hapuskan multifungsi ABRI. Sebab keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.

5. Sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.

6. Cabut Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mana instruksi presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.

7. Evaluasi penuh program makan bergizi gratis. Kata mereka, program makan gratis harus dievaluasi agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.

8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.

9. Desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset. Sebab korupsi adalah hal yang mendesak dan hal ini harus segera diatasi melalui Perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.

10. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Mereka menilai revisi ini berpotensi menguatkan imunitas para aparat juga militer dan melemahkan penguasaan terhadap aparat.

11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah.

12. Tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi saat sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.

13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.

Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News

(dwk)